ASN Enggan Pindah ke IKN karena Takut Kena Santet
indoarkeologi.xyz – Di masa teknologi digital seperti saat ini ini, isu santet ternyata tetap banyak ditakuti hingga kala ini. Isu ilmu hitam atau santet apalagi menjadi tidak benar satu aspek yang ditakutkan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) jika ubah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sebagai tidak benar satu kementerian yang para ASN-nya terhitung dapat ubah ke IKN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memanggapi isu santet tersebut.
“Kita belajar berasal dari Banyuwangi yang terhitung pernah ramai disebut identik dengan itu (santet), tetapi ini persoalan persepsi ya gara-gara pariwisata ini kan soal persepsi ya. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu,” terang Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya didalam jumpa pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.
“Ini terhitung soal komunikasi dan tersedia peran berasal dari media. Kita menghendaki tempat menyampaikan berita yang sebenarnya dan meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi senantiasa beruaha menginformasikan seputar IKN, gara-gara ini bisa berdampak terhitung terhadap pariwisata di IKN,” sambungnya.
Nia terhitung menganjurkan agar mengundang perwakilan IKN untuk menghilangkan persepsi yang tidak pas dan berkaca berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang pernah dijuluki kota Santet. Situasi itu membawa dampak Banyuwangi berbenah dan sejak lebih dari satu th. paling akhir telah menjadi area yang maju di banyak bidang terhitung pariwisata.
Isu berkenaan santet ini terhitung ditanggapi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin. Ia mengungkap fakta mengejutkan berkenaan santet. Hal selanjutnya ia sampaikan kala ada didalam sebuah diskusi dengan sejumlah stakeholder di acara ASN Fest 2024 – Gerakan Bangun Nusantara.
Jangan Bayangkan Kalimantan Seperti Zaman Dulu
Ia menghendaki agar para ASN tidak membayangkan Kalimantan seperti zaman dahulu, kendati ia tak menutup mata soal keberadaan santet. “Santet, believe or not believe, saya pernah mengalami. Tapi santet itu di Banyuwangi ada, di Banten ada, di mana saja terhitung ada,” kata Alimuddin di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.
“Jadi mindsetnya diubah, Kalimantan tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalimantan tidak seperti yang kami bayangkan zaman-zaman dulu,” lanjutnya. Lebih lanjut, Alumuddin terhitung menceritakan jika Kalimantan sebenarnya sejak pernah dikenal kental dengan rutinitas mistis. Ia mencontohkan, tidak benar satunya adalah ngayau atau rutinitas berburu kepala.
Namun, hal selanjutnya telah tak tersedia lagi. Tradisi ngayau telah dibereskan melalui Perjanjian Tumbang Anoi terhadap 1894. Alumuddin sesudah itu menghendaki para ASN untuk tidak fokus ke permasalahan santet. Terlepas berasal dari kepercayaan tiap-tiap orang, menurutnya, ilmu santet tidak cuma tersedia di Kalimantan saja.
Maka, seharusnya bukan menjadi hal yang terlalu dikhawatirkan. “Santet saya pikir sebenarnya tersedia gara-gara saya senang jujur terhitung pernah ngalamin, tetapi kelanjutannya pulih juga,” ucap Alimuddin.
“Saya pikir jangan terbawa ke situ. Karena (santet) di mana-mana (juga) tersedia di Banten tersedia di Banyuwangi tersedia menjadi jangan terbawa itu,” tambahnya. Para pegawai ASN rencananya dapat jadi dipindahkan ke IKN terhadap bulan September 2024 mendatang.
Tempat Tinggal ASN di IKN
Total ASN prioritas pertama yang dipindahkan adalah 11.916 orang, prioritas kedua 6.774 orang, dan prioritas ketiga 14.237 orang. Untuk langkah satu didalam prioritas pertama cuma sebanyak 6.000 ASN yang dipindahkan. Hal ini menyusul ketersediaan apartemen yang siap digunakan, kala unit-unit lainnya belum memadai.
Para ASN telah disiapkan area tinggal di ibu kota baru tersebut. Dikabarkan tersedia kira-kira 27 tower rumah susun di IKN yang telah rampung sejauh ini.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengusung pola kerja baru penerapan shared offices di Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni terhadap satu gedung kantor atau apalagi satu lantai yang sama dapat terdapat lebih dari satu lembaga pemerintah (antar rumpun kementerian/lembaga).
Selain pemberian digital, konsep sharing kantor ini terhitung ditujukan untuk tingkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Azwar Anas mengatakan, skema kantor sharing ini utamakan konektivitas antar kementerian/lembaga didalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan type smart office (perkantoran pintar).
Konsep Shared Office di IKN
“Konsep shared office itu ditunaikan untuk menopang transformasi perubahan langkah kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital,” jelas Anas didalam info formal Kementerian PANRB di IKN, Senin, 12 Agustus 2024, melansir kanal Bisnis Liputan6.com.
Adapun didalam lawatannya di IKN, Menpan RB turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di IKN dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya terhadap Senin pagi. Sebelum menghadiri SKP, Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu, 11 Agustus 2024, ia dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Selain itu Menteri Anas terhitung meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan Info berasal dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan dapat tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas kira-kira 2.820 Unit Hunian.
Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang dapat ditempati untuk Pegawai ASN terhadap langkah awal adalah 29 tower atau kira-kira 1.740 unit hunian. Selebihnya dapat ditempati oleh prajurit TNI/Polri.
